KIP Dorong Pemerintah Sampaikan Info Covid-19 Secara Akurat kepada Publik

 KIP Dorong Pemerintah Sampaikan Info Covid-19 Secara Akurat kepada Publik

Foto : Ist

Telescopemagz.com — Komisi Informasi Pusat (KIP) mendorong Pemerintah Pusat (Gugus Tugas Covid-19) dan Pemerintah Daerah, pro aktif menyampaikan Informasi Publik terkait virus Covid-19 secara benar, akurat dan tidak menyesatkan.

Layanan informasi bisa disampaikan di masing –masing wilayah yang terkoordinasi dengan Crisis Center melalui manajemen informasi satu pintu. Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (21/3/2020).

Menurut Gede Narayana, informasi terkait Covid-19 sebagai informasi serta merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda, karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi serta merta ini harus mudah diakses, disusun dengan sederhana dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

“Informasi Serta Merta ini wajib selalu diperbaharui terkait cara mengurangi risiko virus Covid-19 atau mitigasi  di masyarakat, informasi potensi sebaran Covid-19, informasi terkait pertolongan awal bagi masyarakat yang terindikasi dan yang telah terinfeksi Covid-19. Juga informasi tentang tindakan Pemerintah baik pusat dan daerah dalam manajemen penanganan Covid-19,” katanya.

Mengutip Pasal 46 dan 47 UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 32 UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 38 tahun 39 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan Gede Narayana, bahwa :

Informasi Publik yang berisi informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medik terkait  virus Covid-19 terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect, Pasien Positif Covid-19 dan mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.

Selanjutnya, informasi pribadi ini wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas izin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran atas penggunaan informasi publik bersifat pribadi atau data pribadi ini dapat dikenai sanksi hukum, sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Informasi pribadi ini dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana. Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gede Narayana juga menghimbau kepada masyarakat untuk tenang, tidak panik dan terus meng-update informasi resmi yang disampaikan  pemerintah. Juga waspada terhadap informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoaks dan disinformasi). Masyarakat dianjurkan untuk mengikuti semua Protokol Pencegahan yang telah disusun oleh pemerintah.

Menurutnya, tugas KIP adalah mendorong adanya keterbukaan informasi sesuai UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik. (Ar)

info@telescopemagz.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *