Piyu Padi Adukan Kekurangan Transparansi Royalti kepada Istana
Jakarta, Telescopemagz.com |Piyu Padi, yang merupakan bagian dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), mengangkat isu kekurangan transparansi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Nasional (LMK) dalam manajemen penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti kolektif. AKSI melakukan audensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, pada Kamis (28/12/2023) di Kantor Staf Presiden di Bina Graha, Jakarta.
Satriyo Yudi Wahono alias Piyu PADI menyampaikan keluhan terkait mekanisme yang memberatkan para komposer dalam penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti. AKSI menuntut transparansi dari LMKN dan LMK, yang memiliki tugas dalam pemungutan serta penyaluran hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta.
“Kami telah melakukan dua kali somasi kepada pihak LMKN, namun tidak mendapat jawaban,” ujar Piyu.
Dia juga menyoroti sistem pemberian lisensi dalam penggunaan karya lagu, yang memungkinkan pencipta lagu mendapat manfaat ekonomi secara langsung melalui direct licensing, agar komposer tidak perlu menunggu lama terkait distribusi royalti.
Wakil Ketua Umum AKSI, Rika Roeslan, menambahkan perlunya perjuangan untuk hak kesejahteraan musisi atau pencipta lagu dengan regulasi yang memberikan perlindungan hak ekonomi bagi mereka.
Sementara itu, Kepala KSP, Jenderal Moeldoko, menyatakan langkah-langkah intervensi untuk menangani keluhan pencipta lagu terkait hak royalti.
Dia berencana untuk mengundang stakeholder terkait guna membicarakan komplain tersebut untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi dari lembaga yang bersangkutan.
Moeldoko menegaskan pentingnya tata kelola yang sesuai dengan amanat undang-undang terkait hak cipta dan pengelolaan royalti lagu dan/atau musik.
LMKN sebagai penanggung jawab utama akan ditinjau lebih lanjut terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya
