Perbaiki Komunikasi Publik, Perlu Libatkan Tokoh Agama Dan Masyarakat
Ditengah Pandemi Covid dan Varian nya
Jakarta, Telescopemagz.com | Pada tanggal 3 Juli 2021 lalu, Pemerintah telah resmi menerbitkan sebuah peraturan PPKM Darurat atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa Bali, dan berlaku hingga tanggal 20 Juli 2021 .
Suksesnya PPKM Darurat sangat di tentukan oleh dukungan seluruh warga. Karena keterlibatan seluruh simpul masyarakat menjadi sangat penting, yakni melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan mahasiswa, perlu di perdayakan semasimal mungkin.
Sedangkan pada level individu, kesadaran bersama untuk saling mengingatkan dan menyelamatkan harus terus di gelorakan. Jangan menjadi kelompok anti sosial, dengan tidak peduli dengan orang lain. Inilah waktunya membangun solidaritas sosial dalam hidup bermasyarakat, demi bangkit bersama dari pandemi Covid-19.
Pada situasi bencana wabah covid-19, kedaruratan masyarakat dengan status PPKM Darurat, ada beberapa hal yang sangat efektif untuk di laksanakan, yakni:
1.Menyiapkan kapasitas Rumah sakit yang optimal di masing masing daerah .
2.Hentikan pertumbuhan kasus baru, dengan segala macam bentuk varian nya, intensifkan testing masive tracing perwilayah atau perdaerah .
3.Sistem pengendalian wabah berbasis komunitas secara aktif. dan harmonis.
4.Utamakan pelayanan yang memberikan Solusi, walau di tengah PPKM Darurat.
Perbaiki komunikasi publik, jangan hanya di level antar para pejabat, tapi juga komunikasi dengan masyarakat utamanya dengan Warga. Tentunya dengan segala macam upaya seperti komunikasi, sosialisasi, edukasi, persuasi, dll. Sehingga tidak ada celah distorsi sekecil apapun. Dan komunikasi publik ini pun harus di bangun dengan menyampaikan program Pemerintah kedepan, tentang penanganan dan pemutusan pandemi Covid-19. Tentang pemulihan ekonomi, percepatan ekonomi, Sistem ketahanan, kesehatan dan infrastrukturnya, disertakan bagaimana turunan program hingga pelaksanaan nya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik.
Mensosialisasikan penangan pandemi ini tidak cukup di tingkat nasional saja. Pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat baik di tingkat RT.RW dll. Tentunya juga di dampingi dari Puskesmas, para bidan, Babinsa, Kamtibmas. dll.
PPKM darurat merupakan upaya Pemerintah dalam menekan penyebaran wabah virus covid-19 dan varianya. Akan tetapi Pemerintah juga harus memperhatikan ekonomi warga. Jika kegiatan terbatas, maka mobilitas juga berkurang. Jika tidak ada mobilitas, maka regulasi ekonomi baik makro dan mikro akan terkena dampaknya. Oleh sebab itu Pemerintah harus secepat mungkin merealisasikan program bantuan sosial agar tersalurkan kepada warga .
Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo telah menyiapkan langkah langkah terbaik untuk bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia.
Saiful SH .
Pengamat kebijakan publik
Pegiat investigasi media sosial