Forum Konsultasi Publik kolaborasi Balai POM di Bogor dan BRIN, dukung penuh Peningkatan standar Pelayanan dan Pembangunan Zona Integritas

Kab Bogor, Telescopemagz | Dalam rangka meningkatkan kualitas standar pelayanan publik dan memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bogor telah merampungkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara hybrid (luring dan daring), pada Senin (08/06/2026). Acara ini bertempat di gedung Innovation Convention Center BRIN (Badan Riset dan Innovasi Nasional), Jl Raya Bogor Km 46, Cibinong Kab Bogor. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Balai POM di Bogor dalam menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan demi penyempurnaan layanan publik yang berkelanjutan sebagai wujud implementasi Reformasi Birokrasi.

Sambutan kegiatan disampaikan oleh Kepala Balai POM di Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm, M.Si, yang menekankan pentingnya melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala terhadap Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan juga perlunya melakukan review Standar Pelayanan secara komprehensif.

Selanjutnya, kegiatan secara resmi dibuka oleh Eko Purwito Hidayat M.Si selaku Direktorat Pemanfaatan Riset dan Innovasi pada Industri, di lembaga BRIN. Eko Purwito mengapresiasi pelaksanaan FKP oleh Balai POM di Bogor sebagai bentuk nyata keterbukaan Badan POM terhadap masukan publik. Dalam arahannya, Eko menegaskan bahwa penguatan pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya perlindungan masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman.

Bertindak sebagai narasumber utama adalah M Arief Wibowo MA. Beliau adalah selaku Kepala keAsistenan Pencegahan MalAdministrasi Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya. Tema utama materi yang disampaikan Arief adalah “Peran Ombudsman dalam pengawasan Penyelenggaraan pelayanan Publik.”

Dalam paparannya Arief Wibowo menjelaskan tentang berbagai aspek SLA (Service Level Agreement) pelayanan publik, di antaranya Standar Pelayanan yang mudah diawasi (Service Delivery), Titik rawan MalAdministrasi pelayanan publik, Mandat Hukum dan Posisi Ombudsman, serta Konteks kegiatan FKP (Forum Komunikasi Publik).

Diakhir pemaparannya, Arief menyimpulkan bahwa secara garis besar, pengawasan Ombudsman bukanlah semata mencari kesalahan penyelenggara layanan. Melainkan untuk memastikan negara hadir melalui pelayanan yang pasti, adil, transparan dan responsif.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa bagi Balai POM di Bogor, giat FKP adalah suatu momentum untuk memperkuat standar pelayanan, memperluas partisipasi publik, dan menjadikan Zona Integritas semakin terasa dalam layanan sehari-hari.

FKP ini melibatkan berbagai unsur Pentaheliks, diantaranya:
• Pemerintah dan Regulator: Ombudsman Jakarta, DPMPTSP Kab. Bogor, Dinas Kesehatan, Polres kab Bogor dan Kota Bogor;
• Akademisi: Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul kab Bogor;
• Organisasi Masyarakat dan Profesi: GP Jamu Jawa Barat, GP Farmasi Kota Bogor, dan Kwarcab Kabupaten Bogor;
• Pelaku Usaha/Pengguna Layanan: IAI (Ikatan Apoteker Indonesia);
• Media Massa: Telescope Magazine dari Depok.

Tujuan diselenggarakan kegiatan FKP ini adalah untuk menyosialisasikan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Bogor, serta menggali saran, kritik, dan usulan dari para pemangku kepentingan yang telah menerima layanan informasi, pengaduan, maupun sertifikasi. Forum ini juga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi dan integrasi program pelayanan publik serta menyosialisasikan penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ada sesuatu yang berbeda dalam penyelenggaraan FKP kali ini, yaitu adanya Penanaman Pohon Motivasi Pelayanan Publik. Dimana diharapkan dengan adanya penanaman Pohon Motivasi Pelayanan Publik tersebut, dengan bibit pohon berupa kalimat motivasi dari para peserta, diharapkan dapat menciptakan dan dapat menumbuh-kembangkan keharmonisan dan sikap kolaboratif dalam menciptakan penguatan pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Balai POM di Bogor.

Sebagai bentuk akuntabilitas, kegiatan ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan Berita Acara FKP oleh perwakilan unsur Pentaheliks, baik yang hadir secara langsung maupun daring.

Berdasarkan pantauan awak media, untuk giat FKP kali ini berlangsung dengan lancar, interaktif, dan produktif, tanpa adanya suatu hambatan yang berarti. Diharapkan hasil forum ini dapat memperkuat sinergi dan pemahaman pemangku kepentingan, serta menjadi langkah konkret Balai POM di Bogor dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. (Irfan)